Sudah 3 minggu cuaca ekstream melanda indonesia, banjir dimana-mana di sejumlah kota. Apakah betul indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat bencana..?
Banjir merupakan rutinitas tahunan yang selalu melanda masyarakat indonesia, dan tahun inilah menurut saya yang terparah karena distribusi kegiatan perekonomian hampir disetiap titik mengalami kelumpuhan, baik di jakarta maupun kota2 lainnya di indonesia.
Seperti yang kita ketahui bahwasannya salah satu penyebab terjadinya banjir adalah kurang / tidak adanya tempat yang menjadi resapan air, dan kurangnya kesadaran masyarakat baik perorangan / golongan terhadap lingkungannya.
Saya rasa semua orangpun mengetahui itu.
Siapa yang harus disalahkan..?
Pemerintahkah, warga kah, atau para pelaku industri / wirausaha yang membuka lahan...?
Masing2 saling menyalahkan dan tidak mau disalahkan antara yang satu dengan yang lain.
Menurut saya, semuanya bertanggung jawab dalam hal ini, mulai dari lapisan terbawah hingga yang paling atas. Hanya saja porsi besarnya tanggung jawablah yang berbeda2, dalam hal ini pemerintah dan perusahaan rekananlah yang paling berperan.
Pemerintah memiliki peranan penting dalam mengatur kebijakan2 serta peraturan2 yang menyangkut kepentingan rakyatnya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Kebijakan2 yang dibuat sejatinya adalah untuk mensejahterakan kepentingan rakyat. Akan tetapi peraturan2 itu pula yang dapat menyengsarakan masyarakat.
kenapa demikian, karena sangat banyak oknum yang memanfaatkan peraturan tersebut demi kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan....
jabatan yang dicapai bukanlah jabatan yang diperoleh tanpa pengorbanan, jabatan pada sebuah struktural baik level terbawah (kelurahan) maupun teratas (pemerintah pusat) semuanya merupakan jabatan politis yang tidak gratis, pengorbanan yang dilakukan diawal sebelum jabatan itu diperoleh.
pengorbanan itu bisa berupa materiil / non materiil, dan itu akan terus berlanjut selama oknum tersebut menjabat.
contoh kecil permainan oknum2 pejabat untuk kepentingan pribadi & golongannya adalah permainan mereka dalam hal pengerjaan proyek bersama rekanan (kontraktor), pekerjaan (proyek) tersebut tidaklah didapat melalui mekanisme yg seperti masyarakat umum ketahui (lelang / penunjukan langsung), melainkan melalui jual beli proyek yang sudah diatur dari awal proyek itu dirumuskan.
Nilai dari sebuah proyek bervariasi,
mulai dari setoran 5-20% kepada kepala dinas, bupati, gubernur, DPRD, DPR maupun pemerintah pusat.
Setoran untuk pembelian proyek ini bukanlah sesuatu yang tabu dikalangan aparatur negara baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, Semua pihak mengetahui mulai dari bawahan sampai atasan, akan tetapi mereka hanya tutup mata, seolah2 tidak terjadi apa2 dan itu adalah hal yang biasa dan lumrah karena itu sudah TERSTRUKTURAL, barang siapa yang tidak ikut / menentang mekanisme tersebut maka akan di kucilkan atau di asingkan ke tmpat yang jauh dari tempat seharusnya ditempatkan.
Setiap dinas propinsi, kabupaten, kementrian, dan lembaga2 negara lainnya memiliki program kerja yang bertujuan membangun / meningkatkan perekonomian, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal ini (banjir) dinas tata kota, perkebunan, pertanian, kehutanan dan pihak2 yang terkait lah yang sangat berperan dalam musibah banjir tahunan yang melanda negeri ini.
program2 kerja yg direncanakan sebenarnya sangatlah baik dan bagus apabila dijalankan semaksimal mungkin tanpa ada embel2 korupsi yg mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan.
Sedih rasanya ketika melihat poster2, baliho2 serta alat peraga kampanye lainnya bertebaran di lingkungan kita, berapa besar biaya yang dikeluarkan para calon wakil rakyat demi mencapai tujuan nafsu kekuasaannya. Semakin besar ambisi mereka, maka semakin besarlah biaya yang akan mereka keluarkan demi mencapai ambisinya.
Sampai kapan skenario seperti ini akan terus berjalan, skenario yang katanya bagian dari sistem "demokrasi" yang kenyataannya semua orang mengetahui bahwa sebenarnya skenario ini hanya akan menghamburkan uang negara serta praktek korupsi merajalela.
pada akhirnya kepentingan pribadi dan golongan lah yang menang dan di nomor satukan.
kepentingan rakyat pun jadi kepentingan yang dianak tirikan....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar